Empat Lawang UKN
Kegiatan
reses tahap 2 tahun 2026 yang digelar anggota DPRD Empat Lawang, Herman Rusul
Yunus, dari Fraksi Partai Demokrat di RT 2 RW 1 Kelurahan Jaya Loka, Kecamatan
Tebing Tinggi, menyisakan banyak cerita menarik dan penuh perhatian. Tidak
hanya sekadar silaturahmi politik, reses ini menghadirkan dialog langsung yang
menguak berbagai keluhan warga, mulai dari persoalan administrasi sertifikat
tanah hingga bantuan sosial yang belum tersalurkan dengan baik.
Acara
ini turut dihadiri oleh Ketua RW 01, Ketua RT 01 dan RT 02, serta sejumlah
warga setempat. Hadir pula perwakilan dari sekretariat DPRD Empat Lawang, yang
mencerminkan keseriusan dalam menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan reses
yang biasanya dianggap formal ini ternyata menjadi momentum untuk membicarakan
persoalan nyata yang dihadapi warga Jaya Loka sehari-hari.
Dalam
kesempatan itu, Herman Rusul Yunus menegaskan bahwa reses bukan sekadar
formalitas, tetapi merupakan momen penting bagi anggota dewan untuk mendengar
langsung suara masyarakat. Tema yang diangkat kali ini cukup menarik dan dekat
dengan kehidupan warga: susah payahnya mengurus sertifikat tanah hak milik di
Kabupaten Empat Lawang.
Herman
bahkan berbagi pengalaman pribadinya, yang cukup mengejutkan bagi sebagian
warga. Ia mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2025, ia mulai mengurus sertifikat
tanah miliknya sendiri, namun hingga reses ini dilaksanakan, prosesnya belum
selesai. Kisah tersebut sontak membuat warga tersadar bahwa kesulitan mengurus
sertifikat tanah bukan hanya dialami masyarakat biasa, tetapi juga wakil rakyat
sendiri.
“Kalau
saya yang punya akses dan sumber daya masih kesulitan, bagaimana warga biasa
yang sehari-hari bekerja keras?” ungkap Herman dengan nada serius namun hangat.
Pernyataan ini menjadi pembuka dialog yang cukup intens, di mana warga pun
mulai menyampaikan pengalaman mereka masing-masing terkait pengurusan
sertifikat tanah.
Keluhan
Warga Mengalir Tanpa Henti
Ketua
RW 01, yang dikenal dekat dengan warganya, mengambil kesempatan untuk
menyampaikan beberapa hal krusial yang selama ini menjadi keresahan masyarakat
Jaya Loka. Pertama, terkait program MBG balita, yang hingga saat ini belum
terealisasi di lingkungan RW 01. Hal ini cukup mengganggu bagi warga yang ingin
memastikan tumbuh kembang anak-anak mereka mendapatkan perhatian optimal dari
pemerintah.
Selanjutnya,
masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga menjadi sorotan. Banyak warga yang
mengaku bahwa KIS mereka “mati” atau tidak aktif, padahal mereka sangat
membutuhkan fasilitas kesehatan yang dijamin melalui kartu tersebut.
Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran terutama bagi keluarga dengan
anggota yang memiliki riwayat penyakit tertentu.
Bukan
hanya itu, Ketua RW juga mengangkat isu bantuan beras yang selama ini dinilai
tidak tepat sasaran. Menurutnya, banyak warga yang layak menerima bantuan
justru datanya dihapus dari daftar tanpa adanya konfirmasi ke RW atau RT
setempat. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan di kalangan
masyarakat yang memang sangat bergantung pada bantuan tersebut.
Dan
yang menjadi perhatian utama dari reses ini adalah pengurusan sertifikat tanah
melalui program PRONA. Ketua RW 01 menegaskan bahwa informasi terkait program
ini seringkali tidak sampai ke tingkat RW, sehingga warga tidak mengetahui
apakah PRONA akan dilaksanakan tahun ini atau tidak. Ketidakjelasan informasi
ini semakin menambah kesulitan masyarakat dalam mengurus dokumen kepemilikan
tanah mereka.
Janji
Herman Rusul: Masalah Warga Jadi Prioritas
Menanggapi
keluhan-keluhan tersebut, Herman Rusul Yunus menunjukkan respons yang cepat dan
tegas. Ia menegaskan bahwa semua aspirasi dan keluhan yang diterima selama
reses akan dicatat secara detail, kemudian dibawa ke DPRD Empat Lawang untuk
dibahas lebih lanjut.
“Setiap
keluhan warga adalah tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Tidak ada yang
saya anggap sepele, karena yang saya dengar di sini adalah kehidupan nyata
masyarakat Jaya Loka,” ujar Herman dengan penuh komitmen. Pernyataan ini
disambut dengan tepuk tangan warga, yang merasa didengar dan diperhatikan.
Selain
itu, Herman berjanji akan mengupayakan transparansi dan kelancaran informasi
terkait pengurusan sertifikat tanah serta bantuan sosial. Ia menekankan
pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, RW, RT, dan masyarakat agar
program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Warga
Merasa Didengar, Harapan Baru Muncul
Reses
ini membuktikan bahwa dialog antara wakil rakyat dan masyarakat bisa
menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah nyata di lapangan.
Beberapa warga bahkan mengungkapkan rasa lega karena akhirnya ada pihak yang
mau mendengar keluhan mereka secara langsung, tanpa perantara.
“Biasanya
kami hanya bisa mengadu lewat surat atau telepon, tapi jarang ditanggapi. Hari
ini Pak Herman datang langsung, bertemu kami, dan mendengar sendiri keluhan
kami. Itu sangat berarti,” kata seorang ibu warga RW 01, yang enggan disebutkan
namanya.
Selain
soal sertifikat tanah dan bantuan sosial, warga juga berharap agar program kesehatan
dan pendidikan untuk anak-anak mereka bisa lebih diperhatikan. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat Jaya Loka tidak hanya peduli pada urusan
administrasi, tetapi juga pada kualitas hidup dan masa depan anak-anak mereka.
Kesimpulan:
Reses Bermakna, Aspirasi Ditampung
Reses
tahap 2 tahun 2026 yang digelar Herman Rusul Yunus di Kelurahan Jaya Loka bukan
sekadar kegiatan seremonial. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menampung
aspirasi masyarakat, mengidentifikasi persoalan yang nyata, dan memberikan
janji aksi konkret dari wakil rakyat.
Dengan
dialog yang hangat dan penuh empati, Herman berhasil menunjukkan bahwa anggota
DPRD bisa dekat dengan warganya, mendengar keluhan mereka, dan membawa aspirasi
tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Kegiatan reses ini menjadi bukti nyata
bahwa politik tidak harus jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi bisa hadir
sebagai solusi konkret bagi masyarakat.
Warga
Jaya Loka pun kini menaruh harapan besar pada janji-janji yang diucapkan
Herman. Mereka ingin melihat perubahan nyata, mulai dari proses pengurusan
sertifikat tanah yang lebih mudah, bantuan sosial yang tepat sasaran, hingga
program kesehatan dan pendidikan yang bisa dirasakan manfaatnya secara
langsung.
Satu
hal yang pasti, reses ini membuktikan bahwa ketika wakil rakyat turun langsung
ke lapangan, mendengar, dan memahami persoalan warganya, maka politik tidak
lagi sekadar retorika, tetapi menjadi alat nyata untuk menciptakan perubahan
positif di masyarakat. (TIM)










.jpeg)



.jpeg)






















